21/03/11

Pembangunan Sosial di Masyarakat : Sebuah Perspektif Institusional

Sebuah Perspektif Institusional
Perspektif Institusional berpendapat bahwa institusi sosial yang berbeda termasuk negara, pasar dan masyarakat dapat dimobilisasi untuk mengangkat tujuan pembangunan sosial. Pemerintah seharusnya secara aktif mengarahkan proses pembangunan sosial dengan cara memaksimalkan partisipasi masyarakat, pasar, dan individu, selain menfasilitasi dan mengarahkan pembangunan sosial, pemerintah juga seharusnya memberiakn konstribusi langsung pada pembangunan sosial lewat bermacam kebijakan dan program sektor publik Perspektif institusional membutuhkan bentuk organisasi formal yang bertanggungjawab untuk mengatur usaha pembangunan sosial dan mengharmonisasikan implementasi dari berbagai pendekatan strategis yang berbeda. Organisasi seperti ini berada pada tingkat yang berbeda tetapi tetap harus dikoordinaasikan pada tingkat nasional. Mereka juga mempekerjakan tenaga spesialis yang terlatih dan terampil untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan sosial.

Akar Ideologi Institusionalisme
Perspektif institusional pada pembangunan sosial memiliki akar pada usaha untuk mengangkat toleransi dan koeksistensi terhadap paham yang berbeda. Pada Eropa modern, ide ini dapat ditelusuri kembali pada zaman reinansance, ketika ilmuan seperti sir Thomas More dan Desiderius Erasmus yang pertama kali menyerukan toleransi beragama. Menurut D.J. Manning paham utopia More ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memegang dan mengekspresikan paham keberagaman mereka tetapi memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencoba dan mengubah keyakinan lain dengan damai, lembut, tenteram tanpa harus berkoar-koar dan memaksa satu sama lain.


Dasar Teoritis Pendekatan Institusional
Artikulasi paham ideologis pada pemikiran barat menfasilitasi formulasi teori ilmu sosial yang merupakan sebuah kompromi antara kapitalisme laissez-faire dan komunisme. Para ilmuan yang mengartikulasikan teori ini bergabung dengan kelompok politik pada pusat sebuah spektrum ideologis tetapi tulisan mereka lebih membahas jauh ideologi dan memberikan penjelasan teoritis yang lengkap yang kondusif untuk formulasi kebijakan dan program praktis. Istilah institusionalisme sangat terkait dengan tulisan seorang ahli ekonomi Amerika, Thorstein Veblen yang pertama kali menentang klaim pakar ekonomi neo-klasikal yang berpandangan bahwa pasar adalah satu-satunya mekanisme institusional untuk mencapai kemakmuran. Veblen menolak pandangan ini dan menunjuk motif sosial dan dorongan pada masyarakat yang lebih luas yang membentuk prilaku ekonomi. Ia berpendapat bahwa pencapaian kepentingan ekonomi adalah salah satu dari banyak faktor yang mempengaruhi motif manusia. Ia berpendapat bahwa masyarakat sebagai institusi yang lebih luas sama pentingnya dengan pasar dalam menentukan perilaku ekonomi. Penekanan Veblen pada institusi sosial yang lebih luas daripada pertimbangan ekonomi yang sempit yang akhirnya menggiring penggunaan istilah institusionalisme untuk menggambarkan ide-ide beliau.

Pengaruh Statisme/Campur Tangan Negara

Beberapa penganut paham institusionalisme lebih dipengaruhi oleh ideologi kolektivitasme dan intervensionisme statisme daripada tradisi reformis liberal. Mereka termasuk R.H Tawney, Richard Titmuss dan Gunnar Myrdal dan banyak lainnya. Walaupun para penulis ini banyak dikaitkan sebagai penganut paham sosialis demokratis daripada paham dari Veblen. Baik Tawney dan Titmuss menekankan pada pentingnya nilai dan institusi yang lebih luas dalam kehidupan sosial dan keduanya mengkritik keras perilaku kompetitif seperti yang Tawney sebut sebagai acquisitive society atau masyarakat yang rakus atau Titmuse menyebutnya dengan the Irresponsible Society atau masyarakat yang tidak bertanggungjawab. Tulisan mereka banyak diwarnai dengan penekanan pada nilai solidaritas, seperti Durkheim, Tawney berpendapat bahwa baik perekonomian maupun aktifitas sosial seharusnya direncanakan oleh pemerintah dengan tujuan yang diarahkan untuk meningkatkan solidaritas dan meminimalisir pembagian kelas dan pembagian lain yang merintangi ekspresi kemanusiaan rakyat. Tawney dan Titmuss dengan kuat mendorong akan keterlibatan negara, statisme atau keterlibatan negara bukan hanya sebuah mekanisme dalam mengatur perekonomian dan memberikan layanan sosial, tetapi menjadi jalan untuk mengangkat nilai sosial dan moral yang lebih tinggi.

Teori Korporatisme
Pengaruh lain dalam perspektif institusional pada pembangunan sosial adalah korporatisme. Korporatisme adalah teori yang representatif yang berdasarkan pada studi bagaimana pemerintah di banyak masyarakat industri telah berusaha untuk menciptakan kesatuan yang berlangsung lama antara mereka, perserikatan buruh dan bisnis dalam sebuah usaha mengurangi konflik. Merencanakan perekonomian dan mengangkat kesejahteraan sosial. Masyarkat korporasi berbeda dengan negara sosialis dan komunis yang pemerintahnya tidak memiliki atau mengontrol perekonomian. Mereka juga berbeda dengan masyarakat kapitalis yang lebih turun tangan dan berkomitmen untuk mengarahkan ekonomi dan kebijakan sosial dalam koalisi antara buruh dan industri. Dalam istilahnya yang klasik, Philippe Schmitter (1974) mengatakan bahwa korporatisme adalah sebuah sistem sosial dengan kepentingan kelompoknya yang teratur pada kategori yang terbatas yang tidak kompetitif secara fungis berbeda lewat badan aktif negara. Meraka menyetujui hak monopoli yang mewakili anggotanya dan mereka setuju untuk berpartisipasi dalam struktur korporasi dan terikat dengan persetujuan yang telah dibuat, oleh karena itu korporatisme sangat berdasar pada negoisasi dan prospek menjaga keuntungan oleh kelompok konstituen. Tetapi ia juga ditandai dengan keinginan mengurangi konflik dan mendukung kepentingan secara equilibrium. Korporatisme ini juga berdasarkan pada ide bahwa persetujuan yang telah dinegoisasikan antara pihak pemerintah, buruh dan bisnis akan mendukung kepentingan bersama dan kebaikan umum.

Penerapan Perspektif Institusional
Penjelasan selanjutnya adalah bagaimana perspektif institusional pada pembangunan sosial dapat diimplementasikan dengan diawali dengan sebuah diskusi organisasional juga kesepakatan tenaga profesional yang dibutuhkan untuk mendukung pendekatan ini, juga mempertimbangkan peran pemerintah dalam mengkoordinasikan berbagai strategi untuk mencapai tujuan pembangunan sosial, perspektif ini mengkaji ulang keadaan sosiospatial dimana strategi pembangunan sosial dapat diperkenalkan dan ini juga mempertimbangkan mekanisme agar kebijakan pembangunan sosial dan ekonomi dapat di integrasikan. Dasar organisational untuk pembangunan sosial Penganut paham individuali dan komunitarian percaya bahwa pembangunan sosial dapat ditunjang pada tingkat lokal, lewat usaha yang dilakukan masyarakat sendiri bukan anggota parlemen yang dipilih oleh cara pemilu yang konvensional. Komunitarianisme juga mengenal konstribusi yang dilakukan organisasi non pemerintah dalam mengangkat pembangunan sosial. Mereka percaya bahwa organisasi-organisasi ini memberikan dasar organisatoris yang lebih efektif dalam pembangunan sosial dibanding dengan badan pemerintah yang terkadang mereka tuduh karena tidak efisien bahkan melakukan korupsi Pendukung strategi pembangunan sosial individualis setuju dengan kritik komunitarian tentang intervensi negara, mereka percaya bahwa kontrol negara pada pembangunan sosial mendorong ketergantungan dan merugikan bagi tanggungjawab individu dalam kesejahteraan. Tetapi pendukung paham ini tidak memiliki pandangan terartikulasikan dengan jelas tentang kerangka organisatoris yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan usaha pembangunan sosial. Tetapi mereka mengetahui bahwa implementasi yang efektif dalam strategi usaha membutuhkan sebuah dasar organisator, pengerahan tenaga kerja dan sebuah komitmen dan pihak pemimpin politik. Peranan Tenaga Profesional dan Profesionalisme dalam Pembangunan Sosial Sebagai sebuah profesi pekerjaan sosial dapat ditempatkan untuk memberikan pelatihan yang menyeluruh dalam pembangunan sosial. Keahlian mereka dalam bekerja dengan individu, masyarakat dan lingkungan administratif sangat kondusif untuk mengimplementasikan kebijakan dan program pembangunan ekonomi. Profesi ini belum mengambil langkah untuk memastikan bahwa pendidikan pekerjaan sosial cukup siap untuk memberikan pelatihan yang tepat bagi merak yang ingin terjun kelapangan. Tetapi muncul tanda bahwa hal ini telah banyak diketahui dengan hadirnya lebih banyak sekolah pekerjaan sosial baik di negara industri dan berkembang yang memperkenalkan kelas pembangunan sosial khusus (Midgley, 1994) Tenaga profesional pembangunan sosial harus secara jelas mengindentifikasikan peran dan tanggungjawabnya. Ini berbeda dan dibutuhkan riset pada kebutuhan dan masalah sosial, definisi tujuan pembangunan sosial yang spesifik, formulasi kebijakan dan program pembangunan sosial, memonitor hasil dan menghilangkan rintangan atau hambatan dalam kemajuan sosial. Seluruh tugas ini harus diambil sejalan dengan proses yang lebih luas dalam pembangunan ekonomi. Hal ini membutuhkan kerjasama erat dengan ahli ekonomi pada level yang berbeda dimana inisiatif pembangunan diformulasikan. Ini termasuk pada tingkat lokal, masyarakat, regional dan nasional, yang juga relevan adalah macam-maaacam intervensi. Aspek ekonomi dan sosial harus diintegrasikan dalam perencanaan nasional, sektoral dan proyek. Lokasi Usaha Pembangunan Usaha untuk mengangkat pembangunan sosial terjadi pada konteks sosio-spatial yang sudah didefinisikan. Pembangunan sosial, seperti pembangunan ekonomi, terfokus pada kondisi sosio-spatial, lokal, daerah dan masyarakat, kesemuanya memberikan kontribusinya tersendiri pada fokus makro pembangunan. Perspektif institusional pada pembangunan sosial membutuhkan strategi pembangunan sosial yang diimplementasikan pada ketiga level dan usaha ketiga level ini harus dapat dikoordinasikan. Level negara, merupakan satu unit bagi banyak aktivitas pembangunan. Negara merupakan sebuah produk diplomasi international dan usaha politik sepanjang dua abad ini. Hal ini merupakan hal yang relatif baru bahwa ide tentang kelompok etnis dan negara dapat ditempatkan dalam batasan politik yang telah ditentukan dan diatur oleh pemimpin politik dari latar belakang etnik dan bangsa yang sama semakin dikenal Level nasional, perspektif institusional membutuhkan kebijakan dan program pembangunan sosial yang diformulasikan dan implementasikan pada tingkat regional dan lokal juga usaha-usaha ini dapat diharmonisasikan ke dalam kerangka kebijakan pembangunan sosial yang lebih luas Strategi pembangunan sosial dapat diterapkan secara efektif dalam konteks pembangunan regional seperti dalam pembangunan nasional. Secara tipikal, pembangunan regional terfokus pada daerah yang tidak berkembang dan berusaha untuk mempromosikan perekonomian dan transformasi sosial mereka. Tingkat lokal, maksudnya tingkat kota kecil, kampung dan lingkungan pada daerah pedesaan atau komunitas dalam kota. Pembangunan sosial dimulai dengan usaha untuk mengangkat perkembangan masyarakat di desa. Agar tujuan pembangunan sosial ini dapat di capai, ini penting tidak hanya strategi pembangunan sosial dapat diintegrasikan dalam pembangunan ekonomi tetapi juga dikaitkan dengan konteks sosio-spatial lainnya. Pendekatan institusional berusaha untuk memastikan usaha pembangunan sosial dan ekonomi terjadi dan secara efektif diharmonisasikan pada level nasional, regional dan lokal. Pendekatan yang berbeda ini dapat menfasilitasi perbaikan dalam semua level dan mendukung kesejahteraan bagi semua orang.

0 komentar:

Poskan Komentar